eprintid: 3834
rev_number: 28
eprint_status: archive
userid: 1598
dir: disk0/00/00/38/34
datestamp: 2026-02-05 01:41:22
lastmod: 2026-02-05 01:41:22
status_changed: 2026-02-05 01:41:22
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Fadya Amalya Aza, Aza (2026)
creators_id: famalya83@gmail.com
contributors_name: Tri Astuti Handayani, Handayani
contributors_name: Bukhari Yasin, Yasin
contributors_id: -
contributors_id: -
corp_creators: Universitas Bojonegoro
title: KEWENANGAN PENYIDIK dalam MELAKUKAN OTOPSI PADA PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn)
ispublished: pub
subjects: C1
divisions: sch_che
keywords: Tindak Pidana, Otopsi, Penyidik, Kewenangan, Pembunuhan
note: 22742011054
abstract: Penyidik memiliki kedudukan penting dalam proses pembuktian dan pengungkapan kebenaran pada pembuktian tindak pidana pembunuhan. Kewenangan yang dimiliki penyidik salah satunya adalah permintaan dilakukannya bedah mayat atau otopsi untuk mengungkapkan penyebab dan menjadi bukti dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Namun dalam beberapa kasus tidak dilakukan otopsi seperti pada kasus Putusan No. 230/Pid. Sus/2024/PN Bjn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik dalam melakukan otopsi terhadap pelaku pembunuhan kejahatan pembunuhan menurut pengadilan dan menganalisis alasan penyidik tidak melakukan otopsi dalam perkara tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam Putusan No. 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan Studi Kasus (Case Study Approach). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui peraturan perundang-undangan, studi pustaka, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyidik telah melaksakan kewenangannya dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam proses penyidikan melalui pengumpulan bukti krusial berupa surat penolakan Tindakan medis, keterangan terdakwa dan saksi, serta penyitaan alat bukti berupa obat aborsi dan rekaman CCTV. Alasan tidak dilakukannya otopsi oleh penyidik dalam dalam perkara tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam Putusan No. 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn adalah terdapat bukti kesengajaan pembunuhan yang kuat yang memenuhi batas minimum pembuktian yang menjadi dasar Keyakinan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn sehingga tidak dilakukannya otopsi oleh penyidik.
date: 2026-01-26
date_type: published
full_text_status: restricted
institution: Hukum
department: Hukum
thesis_type: bachelor
thesis_name: sarjana
citation:   Fadya Amalya Aza, Aza (2026)  (2026) KEWENANGAN PENYIDIK dalam MELAKUKAN OTOPSI PADA PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn).  Bachelor thesis, Hukum.   
document_url: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/3834/6/ABSTRAK%20.pdf
document_url: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/3834/2/bab%20I%20%281%29.pdf
document_url: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/3834/3/BAB%20II%20%281%29.pdf
document_url: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/3834/4/BAB%20III%20%281%29.pdf
document_url: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/3834/5/BAB%20IV%20..pdf