The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Urgensi Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam Sistem Investasi di Indonesia
Pengelolaan investasi negara memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan aset dan investasi negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan Danantara serta mengidentifikasi problematika yang dihadapi dalam sistem investasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual berdasarkan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pembentukan Danantara didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat, serta didorong oleh tiga faktor utama, yaitu ketidakefektifan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kebutuhan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, serta tuntutan persaingan global yang membutuhkan lembaga investasi negara yang modern dan profesional. Namun, danantara juga menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya mekanisme pengawasan, kekaburan norma hukum, keterbatasan transparansi, dan isu akuntabilitas terkait risiko kerugian investasi. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa pembentukan Danantara merupakan instrumen penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk memperkuat regulasi, tata kelola, serta mekanisme pengawasan terhadap Danantara agar memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan investasi negara.
Urgensi Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam Sistem Investasi di Indonesia (Text)
HTML Summary of #3910 Urgensi Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam Sistem Investasi di Indonesia
Prodi Hukum