eprintid: 3911
rev_number: 25
eprint_status: archive
userid: 1528
dir: disk0/00/00/39/11
datestamp: 2026-02-05 04:00:33
lastmod: 2026-02-05 04:00:33
status_changed: 2026-02-05 04:00:33
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Dea Nawang Wulandari, Wulandari(2026)
creators_id: deadeol070@gmail.com
contributors_name: M. Abdim Munib, Munib
contributors_name: Mochamad Mansur, Mansur
contributors_id: nief.advokat@yahoo.com
contributors_id: mochamadmansuresha@gmail.com
corp_creators: Universitas Bojonegoro
title: Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Pembuatan Kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Perspektif Keadilan
ispublished: pub
subjects: C1
divisions: sch_che
keywords: DPR RI, tunjangan, kebijakan publik, keadilan, hukum normatif
note: 22742011040
abstract: Kebijakan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama ketika kondisi ekonomi nasional belum sepenuhnya stabil. Kebijakan tersebut dipandang sensitif karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara dan persepsi keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, historis, dan komparatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI telah memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi aspek legalitas serta kepastian hukum karena dilakukan melalui proses pengusulan, pembahasan anggaran negara, dan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dari perspektif keadilan, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika dianalisis menggunakan teori keadilan Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch, kebijakan ini masih menunjukkan ketimpangan dengan kondisi sosial ekonomi mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dalam perumusan kebijakan tunjangan anggota DPR RI.
date: 2026-01-26
date_type: published
full_text_status: restricted
institution: Hukum
department: Hukum
thesis_type: bachelor
thesis_name: sarjana
citation:   Dea Nawang Wulandari, Wulandari(2026)  (2026) Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Pembuatan Kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Perspektif Keadilan.  Bachelor thesis, Hukum.   
document_url: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/3911/1/ABSTRAK%20.pdf
document_url: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/3911/5/BAB%20I%20.pdf
document_url: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/3911/6/BAB%20II.pdf
document_url: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/3911/7/BAB%20III.pdf
document_url: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/3911/8/BAB%20IV.pdf