…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Pertimbangan Hukum Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Menetapkan Status Saksi Menjadi Tersangka Dan Penangguhan Penahanan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bojonegoro

Pertimbangan Hukum Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Menetapkan Status Saksi Menjadi Tersangka Dan Penangguhan Penahanan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bojonegoro
type: AcademicArticle
type: Article
abstract: Saksi adalah bagian utama pada rangkaian pemeriksaan dari awal hingga akhir perkara pidana. Informasi saksi selalu dipergunakan guna mendapatkan petunjuk bagi penyidik pada proses investigasi. Oleh karenanya kedudukan penting saksi seringkali disalah gunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab dengan menjadikan status saksi sebagai alibi suatu tindak pidana. Banyak ketidakjujuran yang diperbuat oleh oknum pelaku kejahatan guna melindungi status saksinya supaya tidak meningkat statusnya menjadi tersangka. Kebijakan dan pertimbangan penyidik sangat diperlukan dalam pengalihan status saksi menjadi tersangka. Selain mempertimbangkan dalam hal pengalihan status dari saksi menjadi tersangka, pertimbangan jaksa penyidik juga dibutuhkan dalam upaya penangguhan penahanan. Pada Pasal 31 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”. Penetapan tersangka tidak melulu berasal dari saksi yang dialihkan menjadi tersangka, seperti halnya kasus pidana umum dimana tersangka langsung diperoleh setelah beberapa kali pemeriksaan tanpa dijadikan saksi terlebih dahulu. Seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Pasal 66 (1) Perkap No. 12/2009: “Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada sesorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti”
volume: 6
issue: 2
is part of: Justitiable
status: peerReviewed
status: published
author list: authors
creator: Mangar Irma Mangar
type: EPrint
type: ArticleEPrint
is part of: repository
has document: Pertimbangan Hukum Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Menetapkan Status Saksi Menjadi Tersangka Dan Penangguhan Penahanan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bojonegoro (Text)
subject: K Law (General)

Pertimbangan Hukum Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Menetapkan Status Saksi Menjadi Tersangka Dan Penangguhan Penahanan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bojonegoro (Text)
type: Document
has file: LIT 2024 Januari Viorina Tasya Dwi Fahira Fahmawati, Irma Mangar.pdf
has part: LIT 2024 Januari Viorina Tasya Dwi Fahira Fahmawati, Irma Mangar.pdf

Justitiable
type: Organization

Justitiable
type: Collection
issn: 26621047

Mangar Irma Mangar
type: Person
given name: Mangar
family name: Irma Mangar

Fahmawati (2026) Viorina Tasya Dwi Fahira Fahmawati
type: Person
given name: Fahmawati (2026)
family name: Viorina Tasya Dwi Fahira Fahmawati

Universitas Bojonegoro
type: Organization

https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/4495/
title: HTML Summary of #4495 Pertimbangan Hukum Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Menetapkan Status Saksi Menjadi Tersangka Dan Penangguhan Penahanan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bojonegoro
format: text/html
primary topic: Pertimbangan Hukum Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Menetapkan Status Saksi Menjadi Tersangka Dan Penangguhan Penahanan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bojonegoro

K Law (General)
type: Concept