@prefix ep: .
@prefix dct: .
@prefix skos: .
@prefix foaf: .
@prefix xsd: .
@prefix rdfs: .
@prefix bibo: .
@prefix epid: .
@prefix owl: .
@prefix dc: .
@prefix cc: .
@prefix doi: .
@prefix void: .
@prefix rdf: .
@prefix event: .
@prefix geo: .
@prefix eprel: .
<>
foaf:primaryTopic ;
rdfs:comment "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^xsd:string .
dct:hasPart ;
ep:hasFile ;
rdf:type bibo:Document,
ep:Document;
rdfs:label "Laporan Akhir Penelitian Internal Dosen : Politik Hukum Dan Krisis Keamanan Kedudukan Hukum Atas Hilangnya Rasa Aman Dan Hak Konstitusional Pejabat Negara Dalam Chaos Agustus (Text)"^^xsd:string .
rdf:_1 ;
rdf:_2 .
rdfs:label "Laporan Penelitian.pdf"^^xsd:string .
dc:format "text/html";
dc:title "HTML Summary of #5097 \n\nLaporan Akhir Penelitian Internal Dosen : Politik Hukum Dan Krisis Keamanan Kedudukan Hukum Atas Hilangnya Rasa Aman Dan Hak Konstitusional Pejabat Negara Dalam Chaos Agustus\n\n";
foaf:primaryTopic .
bibo:abstract "Secara politik, kondisi chaos mencerminkan adanya disfungsi dalam mekanisme distribusi dan kontrol kekuasaan. Ketika stabilitas politik terganggu, maka legitimasi institusi negara turut diuji. Politik hukum sebagai arah kebijakan dasar negara dalam membentuk dan menjalankan hukum seharusnya mampu memberikan kerangka perlindungan yang tegas terhadap pejabat negara sebagai representasi institusi konstitusional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam situasi krisis keamanan seperti Chaos Agustus, politik hukum negara cenderung berorientasi pada stabilitas dan penguatan keamanan, namun belum sepenuhnya dirumuskan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional yang sistematis dan komprehensif. Selain itu, kedudukan hukum pejabat negara dalam kondisi hilangnya rasa aman menegaskan adanya posisi ganda, yakni sebagai penyelenggara kekuasaan dan sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak konstitusional yang harus dijamin negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan terhadap pejabat negara seharusnya diposisikan sebagai perlindungan fungsional untuk menjaga keberlangsungan sistem pemerintahan, bukan sebagai bentuk keistimewaan yang melampaui prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi."^^xsd:string;
bibo:authorList ;
bibo:status ;
dct:creator ,
,
;
dct:date "2026-01-01";
dct:isPartOf ;
dct:publisher ;
dct:subject ;
dct:title "Laporan Akhir Penelitian Internal Dosen : Politik Hukum Dan Krisis Keamanan Kedudukan Hukum Atas Hilangnya Rasa Aman Dan Hak Konstitusional Pejabat Negara Dalam Chaos Agustus"^^xsd:string;
ep:hasDocument ;
rdf:type bibo:Article,
ep:EPrint,
ep:OtherEPrint;
rdfs:seeAlso .
rdf:type skos:Concept;
skos:prefLabel "Prodi Hukum"@en .
foaf:name "Universitas Bojonegoro"^^xsd:string;
rdf:type foaf:Organization .
foaf:name "LPPM UNIVERSITAS BOJONEGORO"^^xsd:string;
rdf:type foaf:Organization .
foaf:familyName "Irma Mangar"^^xsd:string;
foaf:givenName "Mangar"^^xsd:string;
foaf:name "Mangar Irma Mangar"^^xsd:string;
rdf:type foaf:Person .
foaf:familyName "Shinta Azzahra Sudrajat"^^xsd:string;
foaf:givenName "Sudrajat"^^xsd:string;
foaf:name "Sudrajat Shinta Azzahra Sudrajat"^^xsd:string;
rdf:type foaf:Person .