The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Laporan Akhir Penelitian Internal Dosen : Politik Hukum Dan Legitimasi Otoritas Negara Terhadap Pembatasan Waktu Demonstrasi
Demonstrasi merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi. Di Indonesia, hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian ini adalah bahwa pembatasan waktu demonstrasi di Indonesia secara normatif memiliki dasar hukum yang jelas dan merupakan bagian dari konstruksi politik hukum negara untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum, sebagaimana dijamin dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selain itu, konstruksi politik hukum dalam pengaturan pembatasan waktu demonstrasi di Indonesia merupakan bentuk kebijakan hukum (legal policy) negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan kepentingan menjaga ketertiban umum.
Laporan Akhir Penelitian Internal Dosen : Politik Hukum Dan Legitimasi Otoritas Negara Terhadap Pembatasan Waktu Demonstrasi (Text)
HTML Summary of #5098 Laporan Akhir Penelitian Internal Dosen : Politik Hukum Dan Legitimasi Otoritas Negara Terhadap Pembatasan Waktu Demonstrasi
Prodi Hukum