@prefix ep: .
@prefix dct: .
@prefix skos: .
@prefix foaf: .
@prefix xsd: .
@prefix rdfs: .
@prefix bibo: .
@prefix epid: .
@prefix owl: .
@prefix dc: .
@prefix cc: .
@prefix doi: .
@prefix void: .
@prefix rdf: .
@prefix event: .
@prefix geo: .
@prefix eprel: .
<>
foaf:primaryTopic ;
rdfs:comment "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^xsd:string .
dct:hasPart ;
ep:hasFile ;
rdf:type bibo:Document,
ep:Document;
rdfs:label "Laporan Akhir Penelitian Internal Dosen : Evaluasi Regulasi Dan Integritas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Daerah (Text)"^^xsd:string .
rdf:_1 ;
rdf:_2 .
rdfs:label "Laporan Penelitian.pdf"^^xsd:string .
dc:format "text/html";
dc:title "HTML Summary of #5100 \n\nLaporan Akhir Penelitian Internal Dosen : Evaluasi Regulasi Dan Integritas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Daerah\n\n";
foaf:primaryTopic .
bibo:abstract "Keuangan daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan tersebut diatur dalam berbagai regulasi perundang undangan yang bertujuan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis-normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan regulasi dan integritas dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah telah tersedia secara cukup komprehensif, efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah masih belum optimal akibat lemahnya implementasi, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga. Regulasi yang mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada dasarnya telah memadai secara normatif, namun efektivitasnya dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasi."^^xsd:string;
bibo:authorList ;
bibo:status ;
dct:creator ,
,
;
dct:date "2026-01-01";
dct:isPartOf ;
dct:publisher ;
dct:subject ;
dct:title "Laporan Akhir Penelitian Internal Dosen : Evaluasi Regulasi Dan Integritas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Daerah"^^xsd:string;
ep:hasDocument ;
rdf:type bibo:Article,
ep:EPrint,
ep:OtherEPrint;
rdfs:seeAlso .
rdf:type skos:Concept;
skos:prefLabel "Prodi Hukum"@en .
foaf:name "Universitas Bojonegoro"^^xsd:string;
rdf:type foaf:Organization .
foaf:name "LPPM UNIVERSITAS BOJONEGORO"^^xsd:string;
rdf:type foaf:Organization .
foaf:familyName "Irma Mangar"^^xsd:string;
foaf:givenName "Mangar"^^xsd:string;
foaf:name "Mangar Irma Mangar"^^xsd:string;
rdf:type foaf:Person .
foaf:familyName "BUKHARI YASIN"^^xsd:string;
foaf:givenName "YASIN"^^xsd:string;
foaf:name "YASIN BUKHARI YASIN"^^xsd:string;
rdf:type foaf:Person .