@phdthesis{repository5334,
           title = {Politik Hukum Penerapan Sistem Tilang Elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement) Sebagai Instrument Modernisasi Penegakan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia},
           month = {July},
            year = {2026},
            note = {22742011131},
          school = {Hukum},
             url = {https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/5334/},
        keywords = {Politik Hukum, ETLE, Efektivitas Hukum, Pertanggungjawaban Pidana.},
        abstract = {Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya transformasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia melalui digitalisasi penilangan menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Meskipun dirancang untuk modernisasi, implementasinya masih dihadapkan pada kendala normatif serta operasional di lapangan yang memengaruhi optimalisasi sistem secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum penerapan sistem ETLE sebagai instrumen modernisasi penegakan hukum lalu lintas, sekaligus mengkaji aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitasnya beserta kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, politik hukum penerapan ETLE merefleksikan kebijakan hukum (legal policy) negara yang progresif sebagai instrumen rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) untuk memformat budaya hukum baru pengguna jalan. Kedua, meskipun sistem ETLE berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan meminimalisir intervensi fisik petugas, efektivitas penegakannya belum berjalan secara mutlak. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan ETLE saat ini masih terkendala oleh beberapa faktor utama, yaitu pertama masalah validitas integrasi data pelanggar di lapangan, kedua adanya ketidaksesuaian data registrasi kendaraan dengan identitas pemilik sebenarnya, ketiga tingginya potensi terjadinya salah sasaran dalam penindakan tilang, keempat adanya hambatan teknis operasional pada sistem digital, serta kelima munculnya benturan pada aspek substansi hukum (legal substance) yang berkaitan erat dengan asas pertanggungjawaban pidana (criminal liability).},
          author = {Windi Nur Mahmudah, Mahmudah}
}