…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/5398

https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/5398
type: Thesis
type: Article
title: Tanggung Jawab Pemerintah Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang Dinonaktifkan dalam Perspektif Peraturan Kementrian Sosial Nomor. 03 Tahun 2026 Pasal 20 Ayat (3) Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi hukum antara Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait perlindungan hukum bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mengalami penonaktifan status kepesertaan dalam kondisi darurat medis. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketidakpastian hukum dan kekosongan norma mengenai mekanisme pemulihan hak (instant re-activation) yang cepat ketika peserta miskin membutuhkan penanganan medis segera, mengingat fasyankes dilarang menolak pasien dalam kondisi darurat. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara vertikal terdapat ketidaksinkronan regulasi, di mana tertib administrasi dalam Permensos No. 3 Tahun 2026 justru menghambat pemenuhan hak konstitusional atas kesehatan yang dijamin oleh UU No. 17 Tahun 2023. Tanggung jawab hukum pemerintah dalam hal ini bersifat proaktif, yang diwujudkan melalui dua koridor pemulihan yaitu, Jalur Akselerasi Darurat Medis melalui validasi cepat SIKS-NG dengan tenggat 3x24 jam, dan Jalur Reguler Mandiri melalui mekanisme Musyawarah Desa. Peneliti merekomendasikan perlunya regulasi integratif yang membuka fitur re-aktivasi otomatis berbasis integrasi data waktu nyata (real-time database sync) antara Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan fasyankes demi menjamin keselamatan jiwa pasien miskin.
date: 2026-07-01
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/12414
has document: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/12416
has document: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/12417
has document: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/12418
has document: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/12419
subject: Prodi Hukum

https://repository.unigoro.ac.id/id/document/12414
type: Document
label: Tanggung Jawab Pemerintah Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang Dinonaktifkan dalam Perspektif Peraturan Kementrian Sosial Nomor. 03 Tahun 2026 Pasal 20 Ayat (3) Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Text)

https://repository.unigoro.ac.id/id/document/12416
type: Document
label: Tanggung Jawab Pemerintah Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang Dinonaktifkan dalam Perspektif Peraturan Kementrian Sosial Nomor. 03 Tahun 2026 Pasal 20 Ayat (3) Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Text)
has file: BAB I.pdf
has part: BAB I.pdf

https://repository.unigoro.ac.id/id/document/12417
type: Document
label: Tanggung Jawab Pemerintah Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang Dinonaktifkan dalam Perspektif Peraturan Kementrian Sosial Nomor. 03 Tahun 2026 Pasal 20 Ayat (3) Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Text)

https://repository.unigoro.ac.id/id/document/12418
type: Document
label: Tanggung Jawab Pemerintah Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang Dinonaktifkan dalam Perspektif Peraturan Kementrian Sosial Nomor. 03 Tahun 2026 Pasal 20 Ayat (3) Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Text)

https://repository.unigoro.ac.id/id/document/12419
type: Document
label: Tanggung Jawab Pemerintah Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang Dinonaktifkan dalam Perspektif Peraturan Kementrian Sosial Nomor. 03 Tahun 2026 Pasal 20 Ayat (3) Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Text)
has file: BAB IV.pdf
has part: BAB IV.pdf

Hukum
type: Organization

Hukum, Hukum
type: Organization

Wahyono Dodik Wahyono
type: Person
given name: Wahyono
family name: Dodik Wahyono

Prabowo Andrianto Prabowo
type: Person
given name: Prabowo
family name: Andrianto Prabowo

Universitas Bojonegoro
type: Organization

https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/5398/
title: HTML Summary of #5398 Tanggung Jawab Pemerintah Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang Dinonaktifkan dalam Perspektif Peraturan Kementrian Sosial Nomor. 03 Tahun 2026 Pasal 20 Ayat (3) Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
format: text/html
primary topic: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/5398

Prodi Hukum
type: Concept