The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Tanggung Jawab Hukum Dinas Sosial Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kabupaten Bojonegoro (Berdasarkan Pada Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2025) (Text)
HTML Summary of #5419 Tanggung Jawab Hukum Dinas Sosial Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kabupaten Bojonegoro (Berdasarkan Pada Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2025)
Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan. Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro memiliki peran dalam rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, serta koordinasi penanganan ODGJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dalam penanganan ODGJ serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro memiliki kewenangan atributif dalam penanganan ODGJ yang meliputi rehabilitasi sosial eks-ODGJ, penampungan sementara di Shelter PPKS, koordinasi lintas sektor, pemberian bantuan sosial, aktivasi jaminan kesehatan, serta pendampingan reintegrasi sosial. Adapun penanganan jangka panjang menjadi kewenangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui UPT Balai PMKS. Pelaksanaan tugas Di Kabupaten masih menghadapi sejumlah kendala, yaitu keterbatasan tenaga pekerja sosial yang memiliki kompetensi khusus disabilitas mental, terbatasnya kapasitas dan fasilitas Shelter PPKS, kurangnya kejelasan koordinasi pada lintas lembaga, serta stigma negatif masyarakat terhadap ODGJ. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia, sarana pendukung, koordinasi kelembagaan, dan edukasi masyarakat guna meningkatkan efektivitas penanganan ODGJ di Kabupaten Bojonegoro.
Tanggung Jawab Hukum Dinas Sosial Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kabupaten Bojonegoro (Berdasarkan Pada Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2025)
Prodi Hukum