eprintid: 5462
rev_number: 21
eprint_status: archive
userid: 2131
dir: disk0/00/00/54/62
datestamp: 2026-07-22 07:51:15
lastmod: 2026-07-22 07:51:15
status_changed: 2026-07-22 07:51:15
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Yuvriil Zaki Syahputra, Syahputra
contributors_name: Didiek Wahju Indarta, Indarta
contributors_name: Irma Mangar, Mangar
corp_creators: Universitas Bojonegoro
title: Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Obyek Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat Tanpa Melalui Akta PPAT (Study Di Kantor Pertanahan Bojonegoro)
ispublished: pub
subjects: C1
divisions: sch_che
keywords: perlindungan hukum, jual beli tanah, tanah belum bersertipikat, Akta PPAT, sengketa pertanahan.
note: 22742011140
abstract: Jual beli tanah yang belum bersertipikat tanpa melalui Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masih banyak dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Praktik tersebut umumnya dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, anggapan bahwa proses sertifikasi tanah rumit dan memerlukan biaya yang tinggi, serta masih kuatnya hubungan kepercayaan dalam transaksi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pembeli apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli atas objek jual beli tanah yang belum bersertipikat tanpa melalui akta PPAT serta mengetahui hambatan dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli belum memberikan kepastian hukum secara optimal karena transaksi tanpa akta PPAT tidak dapat dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah. Perlindungan yang tersedia lebih bersifat preventif melalui pendaftaran tanah, pembuktian hak, dan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hambatan yang dihadapi meliputi aspek yuridis, administratif, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya hukum yang dapat ditempuh pembeli adalah penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, maupun gugatan ke pengadilan guna memperoleh pengakuan dan kepastian hak atas tanah.
date: 2026-07-02
date_type: published
full_text_status: restricted
institution: Hukum
department: Hukum
thesis_type: bachelor
thesis_name: sarjana
citation:   Yuvriil Zaki Syahputra, Syahputra  (2026) Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Obyek Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat Tanpa Melalui Akta PPAT (Study Di Kantor Pertanahan Bojonegoro).  Bachelor thesis, Hukum.   
document_url: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/5462/1/ABSTRAK..pdf
document_url: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/5462/2/BAB%201..pdf
document_url: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/5462/3/BAB%202..pdf
document_url: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/5462/4/BAB%203..pdf
document_url: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/5462/5/BAB%204..pdf
document_url: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/5462/6/LAMPIRAN..pdf