Repository Universitas BojonegoroSinergitas Yayasan Dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Program Dapur Makan Bergizi Gratis (Studi pada Yayasan Kabel Wahid Indonesia Kabupaten Bojonegoro)HaryonoHaryonoauthorPemenuhan hak atas pangan bergizi merupakan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur melalui Perpres No. 115 Tahun 2025 dan dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam menangani masalah gizi masyarakat. Dalam implementasinya di tingkat desa, program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah desa dan lembaga sosial seperti yayasan. Yayasan Kabel Wahid yang berkedudukan di Desa Sukorejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, merupakan salah satu lembaga yang aktif menyelenggarakan Program Dapur MBG bekerja sama dengan Pemerintah Desa Sukorejo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dasar hukum sinergitas antara Yayasan Kabel Wahid dan Pemerintah Desa Sukorejo dalam penyelenggaraan Program Dapur Makan Bergizi Gratis, serta menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum masing-masing pihak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (yuridis sosiologis) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sumber bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Yayasan Kabel Wahid dan Pemerintah Desa Sukorejo dalam Program Dapur MBG telah berjalan melalui kerja sama yang saling melengkapi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Yayasan berperan dalam pengelolaan teknis, penyediaan bahan pangan, operasional dapur, dan distribusi makanan, sedangkan pemerintah desa berfungsi sebagai fasilitator, regulator, dan pengawas kegiatan di tingkat lokal. Kolaborasi ini mencerminkan penerapan prinsip collaborative governance dalam pelayanan publik berbasis masyarakat. Adapun konstruksi tanggung jawab hukum bersifat komplementer: yayasan bertanggung jawab secara perdata atas pengelolaan operasional program berdasarkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik, sedangkan pemerintah desa bertanggung jawab secara administratif atas pengawasan dan legitimasi program. Efektivitas sinergitas didukung oleh komitmen bersama, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan sumber daya, namun masih menghadapi hambatan berupa ego sektoral, keterbatasan koordinasi, dan tantangan keberlanjutan pendanaan.Prodi Hukum2026-07-01Hukum;HukumThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Bojonegoro the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Bojonegoro does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Bojonegoro) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.