…
primary topic: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/5533
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.

https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13224
type: Document
label: Perbedaan Sanksi Pidana Terhadap Delik Korupsi dalam Pasal 603 Dan 604 KUHP dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Text)

https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13225
has part: BAB 1.pdf
has file: BAB 1.pdf
type: Document
label: Perbedaan Sanksi Pidana Terhadap Delik Korupsi dalam Pasal 603 Dan 604 KUHP dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Text)

https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13226
type: Document
label: Perbedaan Sanksi Pidana Terhadap Delik Korupsi dalam Pasal 603 Dan 604 KUHP dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Text)

https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13227
type: Document
label: Perbedaan Sanksi Pidana Terhadap Delik Korupsi dalam Pasal 603 Dan 604 KUHP dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Text)

https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13228
has part: BAB 4.pdf
has file: BAB 4.pdf
type: Document
label: Perbedaan Sanksi Pidana Terhadap Delik Korupsi dalam Pasal 603 Dan 604 KUHP dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Text)

https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/5533/
format: text/html
title: HTML Summary of #5533 Perbedaan Sanksi Pidana Terhadap Delik Korupsi dalam Pasal 603 Dan 604 KUHP dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
primary topic: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/5533

https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/5533
abstract: Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan pengaturan dan pemidanaan secara khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan sanksi pidana terhadap delik korupsi dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta implikasi yuridisnya terhadap penerapan asas lex specialis derogat legi generali. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 603 KUHP memiliki rumusan yang serupa dengan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, tetapi menurunkan ancaman minimum pidana penjara dari empat tahun menjadi dua tahun dan minimum denda dari Rp200.000.000,00 menjadi Rp10.000.000,00. Sementara itu, Pasal 604 KUHP yang serupa dengan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menaikkan minimum pidana penjara dari satu tahun menjadi dua tahun, tetapi tetap dinilai belum sebanding dengan kedudukan pelaku sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara. Pengaturan delik korupsi dalam KUHP berpotensi mengurangi sifat khusus tindak pidana korupsi, menimbulkan duplikasi norma, ketidakpastian hukum, dan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan peninjauan kembali terhadap ketentuan tersebut.
author list: authors
status: published
has version: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13225
has version: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13226
has version: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13227
has version: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13228
date: 2026-06-30
is part of: repository
subject: Prodi Hukum
title: Perbedaan Sanksi Pidana Terhadap Delik Korupsi dalam Pasal 603 Dan 604 KUHP dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
has document: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13224
has document: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13225
has document: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13226
has document: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13227
has document: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13228
has other: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13224
has submitted: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13225
has submitted: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13226
has submitted: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13227
has submitted: https://repository.unigoro.ac.id/id/document/13228
type: Article
type: Thesis
type: EPrint
type: ThesisEPrint

Prodi Hukum
type: Concept

Hukum
type: Organization

Universitas Bojonegoro
type: Organization

Hukum, Hukum
type: Organization

Camal Mustafa Camal
family name: Mustafa Camal
given name: Camal
type: Person

YASIN BUKHARI YASIN
family name: BUKHARI YASIN
given name: YASIN
type: Person

HANDAYANI TRI ASTUTI HANDAYANI
family name: TRI ASTUTI HANDAYANI
given name: HANDAYANI
type: Person