…
primary topic: Analisis Yuridis Kebijakan Pemberian Beasiswa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.

Analisis Yuridis Kebijakan Pemberian Beasiswa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro (Text)
type: Document

Analisis Yuridis Kebijakan Pemberian Beasiswa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro (Text)
has part: BAB 1.pdf
has file: BAB 1.pdf
type: Document

Analisis Yuridis Kebijakan Pemberian Beasiswa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro (Text)
type: Document

Analisis Yuridis Kebijakan Pemberian Beasiswa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro (Text)
type: Document

Analisis Yuridis Kebijakan Pemberian Beasiswa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro (Text)
has part: BAB 4.pdf
has file: BAB 4.pdf
type: Document

Analisis Yuridis Kebijakan Pemberian Beasiswa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro (Text)
type: Document

HTML Summary of #5573 Analisis Yuridis Kebijakan Pemberian Beasiswa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro
format: text/html
primary topic: Analisis Yuridis Kebijakan Pemberian Beasiswa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro

Analisis Yuridis Kebijakan Pemberian Beasiswa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro
abstract: Penelitian ini membahas analisis yuridis kebijakan pemberian beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan yang dikaji adalah landasan filosofis dan yuridis kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan kebijakan beasiswa, serta sinkronisasi Peraturan Bupati mengenai pemberian beasiswa dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan implementasinya oleh para pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan data empiris diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menetapkan kebijakan beasiswa memiliki dasar filosofis dan yuridis yang kuat. Secara filosofis, kebijakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara yuridis, kewenangan tersebut didasarkan pada UUD 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2025 menjadi dasar operasional pelaksanaan beasiswa pendidikan tinggi. Implementasi kebijakan melibatkan Dinas Pendidikan, BPKAD, perguruan tinggi, dan mahasiswa penerima beasiswa. Pelaksanaannya perlu didukung oleh verifikasi data yang cermat, koordinasi antar instansi, dan pengawasan berkelanjutan utnuk mencegak ketidaktepatan sasaran serta pendanaan ganda.
author list: authors
status: published
date: 2026-06-01
is part of: repository
subject: Prodi Hukum
has document: Analisis Yuridis Kebijakan Pemberian Beasiswa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro (Text)
type: Article
type: Thesis
type: EPrint
type: ThesisEPrint

Prodi Hukum
type: Concept

Hukum
type: Organization

Universitas Bojonegoro
type: Organization

Hukum, Hukum
type: Organization

Wulansari Erni Agus Wulansari
family name: Erni Agus Wulansari
given name: Wulansari
type: Person

LABIBAH HANIN ALYA' LABIBAH
family name: HANIN ALYA' LABIBAH
given name: LABIBAH
type: Person