The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 15 Tahun 2015 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Perbuatan Asusila (Studi Kasus di SATPOL PP Kabupaten Bojonegoro)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perbuatan asusila yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bojonegoro. Sebagai upaya menjaga ketertiban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat oleh Satpol PP terhadap perbuatan asusila, serta untuk mengetahui kesesuaian tindakan penegakan atas Peraturan Daerah tersebut terhadap perbuatan asusila jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan mencermati serta menelaah bagaimana hukum bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 15 Tahun 2015 oleh Satpol PP terhadap Perbuatan Asusila telah sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Pasal 7 tentang Standar Operasional Prosedur, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja BAB II SOP Satpol PP, serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tindakan Satpol PP tersebut sesuai dengan Pasal 30 Perda Nomor 15 Tahun 2015 dengan memprioritaskan penanganan secara non-yustisial dan administratif. Hal ini dikarenakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 411 dan 412, perbuatan asusila diberlakukan sebagai delik aduan absolut.
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 15 Tahun 2015 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Perbuatan Asusila (Studi Kasus di SATPOL PP Kabupaten Bojonegoro) (Text)
HTML Summary of #5577 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 15 Tahun 2015 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Perbuatan Asusila (Studi Kasus di SATPOL PP Kabupaten Bojonegoro)
Prodi Hukum