…
primary topic: Analisis Hukum Penerapan Pasal Perjudian KUHP dalam Kasus Judi Online (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn)
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.

Analisis Hukum Penerapan Pasal Perjudian KUHP dalam Kasus Judi Online (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn) (Text)
type: Document

Analisis Hukum Penerapan Pasal Perjudian KUHP dalam Kasus Judi Online (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn) (Text)
has part: BAB I_Afredo Satria Wijaya.pdf
has file: BAB I_Afredo Satria Wijaya.pdf
type: Document

Analisis Hukum Penerapan Pasal Perjudian KUHP dalam Kasus Judi Online (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn) (Text)
type: Document

Analisis Hukum Penerapan Pasal Perjudian KUHP dalam Kasus Judi Online (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn) (Text)
type: Document

Analisis Hukum Penerapan Pasal Perjudian KUHP dalam Kasus Judi Online (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn) (Text)
has part: BAB IV_Afredo Satria Wijaya.pdf
has file: BAB IV_Afredo Satria Wijaya.pdf
type: Document

HTML Summary of #5592 Analisis Hukum Penerapan Pasal Perjudian KUHP dalam Kasus Judi Online (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn)
format: text/html
primary topic: Analisis Hukum Penerapan Pasal Perjudian KUHP dalam Kasus Judi Online (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn)

Analisis Hukum Penerapan Pasal Perjudian KUHP dalam Kasus Judi Online (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn)
abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik perjudian daring (judi online) di Indonesia yang memicu diskursus yuridis mengenai tumpang tindih norma antara hukum konvensional (KUHP) dan regulasi siber (UU ITE). Berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, tindak pidana di ruang siber seharusnya tunduk pada UU ITE. Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn, Majelis Hakim justru menerapkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP konvensional untuk menjerat pemain judi online jenis slot yang bertindak sebagai pengguna akhir (end-user) dan menjatuhkan sanksi penjara selama 3 (tiga) bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi dan kesesuaian penerapan unsur pasal konvensional tersebut terhadap fakta digital serta membedah pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) ditinjau dari aspek teori pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP berhasil dipenuhi melalui metode penafsiran ekstensif guna memperluas makna ruang fisik menjadi ruang virtual. Pembuktian unsur aksesor terkait legalitas penyelenggaraan perjudian oleh bandar yang berstatus buron (DPO) diselesaikan secara pragmatis menggunakan doktrin fakta umum (notoire feiten). Hal ini mengindikasikan adanya pemaksaan cetakan pasal tradisional pada realitas siber demi kepastian hukum formal. Selain itu, ratio decidendi hakim cenderung bersifat formalistik-retributif. Hakim kurang mempertimbangkan karakteristik judi online sebagai kejahatan tanpa korban (victimless crime) serta motif pelaku yang hanya bersifat situasional atau iseng, sehingga penjatuhan sanksi penjara dirasa kurang selaras dengan prinsip ultimum remedium dan asas proporsionalitas dalam teori pemidanaan integratif modern.
author list: authors
status: published
date: 2026-07-01
is part of: repository
subject: Prodi Hukum
has document: Analisis Hukum Penerapan Pasal Perjudian KUHP dalam Kasus Judi Online (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn) (Text)
type: Article
type: Thesis
type: EPrint
type: ThesisEPrint

Prodi Hukum
type: Concept

Hukum
type: Organization

Universitas Bojonegoro
type: Organization

Hukum, Hukum
type: Organization

Wijaya Afredo Satria Wijaya
family name: Afredo Satria Wijaya
given name: Wijaya
type: Person

Bukhari Yasin
family name: Yasin
given name: Bukhari
type: Person

Tri Astuti Handayani
family name: Handayani
given name: Tri Astuti
type: Person