The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pengelolaan Barang Rampasan Negara (Text)
HTML Summary of #5627 Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pengelolaan Barang Rampasan Negara
Pengelolaan barang rampasan negara merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memiliki peranan penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum serta pengelolaan kekayaan negara. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai lembaga yang melaksanakan putusan pengadilan, termasuk terhadap barang rampasan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem peradilan pidana terkait pengelolaan barang rampasan negara serta untuk menganalisis kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengelolaan barang rampasan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai penuntut umum sekaligus pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pengelolaan barang rampasan negara, kejaksaan berwenang melakukan penyimpanan, pengamanan, pengadministrasian, pengawasan, pemeliharaan, serta penyelesaian barang rampasan melalui mekanisme penjualan langsung, lelang, penetapan status penggunaan, hibah, dan pemusnahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki peran penting dalam menjamin pengelolaan barang rampasan negara secara tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi negara.
Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pengelolaan Barang Rampasan Negara
Prodi Hukum