TY  - THES
AV  - restricted
N2  - Penelitian ini mengkaji konstitusionalitas Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menetapkan masa jabatan perangkat desa hingga usia 60 tahun tanpa pembatasan periode dan tanpa evaluasi kinerja berkala, ditinjau dari Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Penelitian ini juga merumuskan rekonstruksi pengaturan masa jabatan perangkat desa yang ideal, sekaligus jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi perangkat desa yang terdampak apabila periodisasi diberlakukan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan empat pendekatan: perundang-undangan, konseptual, komparatif secara fungsional terhadap pengaturan aparatur pemerintahan terkecil di Filipina, Thailand, dan Malaysia, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma a quo bermasalah secara konstitusional karena melampaui tiga batas doktrin open legal policy, tidak memenuhi syarat kepastian hukum yang berkeadilan menurut formula Radbruch, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945; kasus penyimpangan rekrutmen di Kabupaten Pati dan Kabupaten Bojonegoro menjadi bukti empirik efek kriminogennya. Rekonstruksi yang ditawarkan mencakup tiga elemen: periode jabatan 6 (enam) tahun yang dapat diperpanjang tanpa batas jumlah periode berdasarkan evaluasi kinerja berkala hingga tercapainya usia 60 tahun, evaluasi oleh tim independen yang melibatkan camat, Badan Permusyawaratan Desa, dan wakil masyarakat, serta pemberhentian berbasis kinerja yang proporsional, disertai jaminan non-retroaktif, hak perpanjangan tanpa seleksi ulang, hak prosedural, dan penghargaan purna tugas bagi perangkat desa yang terdampak.
N1  - 24742012123
A1  - Dinda Saraswati Manurung, Manurung
PB  - HUKUM
TI  - Konstitusionalitas Masa Jabatan Perangkat Desa dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum yang Adil dan Hak Kesamaan Kesempatan dalam Pemerintahan
KW  - konstitusionalitas
KW  -  masa jabatan perangkat desa
KW  -  kepastian hukum yang adil
KW  -  kesamaan kesempatan
KW  -  rekonstruksi norma
KW  -  perlindungan hukum
M1  - bachelor
UR  - https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/5628/
Y1  - 2026/07/02/
ID  - repository5628
ER  -