Repository Universitas BojonegoroProblematika Hukum dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Praktik Politik Uang dalam Pemilu Tahun 2024 (Studi Di Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Bojonegoro)Syafe'ieAliev Dzaky Syafe'ieauthorPraktik politik uang masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia karena dapat merusak prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan bebas. Meskipun telah diatur larangan beserta sanksinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, praktik politik uang masih ditemukan dalam Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang serta menganalisis tantangan yang dihadapi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro dalam mencegah dan menindak praktik politik uang.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan beragamnya bentuk praktik politik uang yang semakin berkembang, sulitnya pembuktian unsur tindak pidana, keterbatasan pengaturan mengenai subjek pelaku, ketidakjelasan frasa "nilai kewajaran" dalam peraturan perundang-undangan, beratnya pembuktian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Adapun tantangan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro meliputi masih kuatnya budaya politik uang di masyarakat, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, keterbatasan sumber daya pengawas, berkembangnya modus politik uang, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, pengaruh hubungan patronase dalam masyarakat, serta perkembangan media digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan Bawaslu, optimalisasi pengawasan partisipatif, pendidikan politik masyarakat, serta sinergi yang lebih efektif antar lembaga penegak hukum agar integritas penyelenggaraan pemilu dapat terjagaProdi Hukum2026-07-02Hukum;HukumThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Bojonegoro the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Bojonegoro does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Bojonegoro) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.