The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Pertanggungjawaban Hukum Oknum ASN Atas Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Operator SPBU di Wilayah Kabupaten Tuban (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2026/PN TBN) (Text)
HTML Summary of #5673 Pertanggungjawaban Hukum Oknum ASN Atas Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Operator SPBU di Wilayah Kabupaten Tuban (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2026/PN TBN)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab administratif Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana serta mekanisme penegakan disiplin terhadap ASN dalam kasus penganiayaan operator SPBU di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, putusan pengadilan, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana tidak serta-merta diberhentikan tetap, melainkan dikenai pemberhentian sementara selama proses hukum berlangsung. Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, ASN dapat dikenai sanksi disiplin sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Mekanisme penegakan disiplin dilakukan melalui tahapan pemberhentian sementara, pemeriksaan administratif, penentuan tingkat pelanggaran, dan penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya transparansi dan kepastian dalam penjatuhan sanksi administratif.
Pertanggungjawaban Hukum Oknum ASN Atas Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Operator SPBU di Wilayah Kabupaten Tuban (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2026/PN TBN)
Prodi Hukum