Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Sisa Lebih Penggunaan Aanggaran Tahun 2022-2025)SaputroRidho Agil SaputroauthorPenelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro selama periode Tahun Anggaran 2022–2025. Tingginya SILPA menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran yang berpotensi mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah. Sebagai daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi, Kabupaten Bojonegoro dituntut mampu mengelola APBD secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja APBD Kabupaten Bojonegoro berdasarkan fenomena SILPA serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya SILPA selama periode tahun 2022–2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung oleh analisis data kuantitatif terhadap laporan keuangan daerah. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan sumber utama berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Realisasi APBD, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta dokumen pendukung lainnya. Analisis dilakukan dengan mengacu pada indikator pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah (SILPA), dan pelaksanaan APBD berdasarkan prinsip performance based budgeting serta regulasi pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja APBD Kabupaten Bojonegoro secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat tingginya SILPA yang menunjukkan belum optimalnya efektivitas pelaksanaan anggaran. Tingginya SILPA dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketidaktepatan perencanaan anggaran, rendahnya penyerapan belanja daerah, keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan, serta belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan APBD. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian anggaran tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah pada tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, penguatan pengendalian pelaksanaan anggaran, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi kinerja secara berkala agar pengelolaan APBD menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel sehingga mampu meminimalkan SILPA pada tahun anggaran berikutnya.Prodi Administrasi Publik2026-07-28Ilmu Sosial dan Politik;Administrasi PublikThesis