Laporan Akhir Penelitian Internal Dosen : Kewenangan Bawaslu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Etik: Batas Antara Fungsi Pengawasan Dan Peradilan Etik

Tumpang tindih kewenangan dalam penanganan pelanggaran etik penyelenggara pemilu menunjukkan belum jelasnya batas antara fungsi pengawasan dan peradilan etik dalam sistem hukum pemilu di Indonesia. Ambiguitas kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan konflik institusional, dualisme penilaian etik, serta ketidakpastian hukum dalam penegakan etik pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif kewenangan Bawaslu dalam penindakan pelanggaran etik serta merumuskan desain ideal pembagian kewenangan antara pengawasan dan peradilan etik pemilu. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kelembagaan melalui teknik interpretasi sistematis dan penalaran hukum preskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu dalam perkara etik bersifat legitimasi prosedural yang terbatas pada fungsi pengawasan administratif, sedangkan kewenangan adjudikatif secara eksklusif berada pada DKPP sebagai lembaga quasi-judicial yang menjamin due process of law. Penelitian ini menawarkan konsep legitimasi prosedural sebagai paradigma baru pembagian kewenangan pengawasan dan peradilan etik pemilu. Implikasi penelitian menegaskan bahwa rekonstruksi normatif sistem pengawasan pemilu diperlukan untuk memperkuat diferensiasi kelembagaan dan meningkatkan legitimasi penegakan etik dalam demokrasi elektoral.