Laporan Akhir Penelitian Internal Dosen: Analisis Sinkronisasi Hak Asasi Manusia Terhadap Peraturan Daerah

Penelitian "Analisis Sinkronisasi Hak Asasi Manusia terhadap Peraturan Daerah" bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peraturan daerah (Perda) telah disinkronisasikan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, sering kali terdapat kekhawatiran bahwa beberapa Perda tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan standar HAM yang diakui secara nasional maupun internasional. Penelitian ini berfokus pada pengkajian Perda di beberapa wilayah yang dipilih sebagai sampel. Metode yang digunakan mencakup studi literatur, analisis hukum, serta wawancara dengan ahli hukum dan aktivis HAM. Melalui analisis berbagai Perda, ditemukan bahwa peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM dapat menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan di masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi hukum antara Perda dengan prinsip HAM harus dilakukan untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Penelitian ini juga merekomendasikan perumusan kebijakan yang lebih komprehensif dan melibatkan prinsip nondiskriminasi dalam pembentukan Perda, sehingga dapat meningkatkan kualitas perlindungan HAM di tingkat daerah.