Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Tanpa Penawaran Restrukturisasi Kredit (Studi Kasus di PT Bank Jatim Cabang Bojonegoro)

Pengaturan hukum kewajiban restrukturisasi kredit Bank Umum Daerah, hubungan normatifnya dengan hak parate eksekusi Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996, serta implementasi asas kehati-hatian dan perlindungan konsumen oleh PT Bank Jatim Cabang Bojonegoro sebelum pelaksanaan lelang Hak Tanggungan. Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa POJK bersifat mengikat secara yuridis dan wajib dipertimbangkan bank untuk penyelamatan kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian. Secara normatif tidak terdapat pertentangan antara parate eksekusi dan restrukturisasi karena mengatur aspek berbeda, namun dalam praktik keduanya harus dijalankan proporsional. Bank Jatim menerapkan kehati-hatian melalui pemantauan kredit dan evaluasi kelayakan restrukturisasi, serta perlindungan konsumen via somasi, negosiasi, dan keterbukaan informasi. Lelang Hak Tanggungan tanpa restrukturisasi tidak otomatis batal demi hukum, tetapi berpotensi cacat prosedur sehingga dapat menjadi dasar gugatan PMH, perlawanan lelang, pengaduan OJK, dan sanksi administratif. Dampaknya meliputi
kerugian sosial-ekonomi bagi debitur UMKM serta risiko reputasi Bank Jatim sebagai BUMD yang memiliki fungsi pembangunan daerah dan tanggung jawab mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.