Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Jumlah Penduduk Terhadap Ketahanan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2024

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh indikator-indikator ekonomi yang memengaruhi ketahanan ekonomi daerah di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Ketahanan ekonomi daerah diartikan sebagai kemampuan ekonomi suatu wilayah untuk mempertahankan stabilitas aktivitas ekonomi dan pulih dari guncangan internal maupun eksternal termasuk pemulihan yang cepat setelah krisis. Dalam penelitian ini, ketahanan ekonomi daerah diukur menggunakan indikator PDRB atas dasar harga konstan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer pemerintah pusat, dan jumlah penduduk. Data yang digunakan merupakan data sekunder diperoleh dari DPJK dan BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2024 yang dianalisis menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel ekonomi tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB atas dasar harga konstan di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun secara parsial, variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB atas dasar harga konstan. Kemudian pendapatan transfer pemerintah pusat berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PDRB atas dasar harga konstan. Temuan ini menegaskan bahwa faktor fiskal berkontribusi pada peningkatan PDRB atas dasar harga konstan, namun peningkatan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja dan kualitas sumber daya manusia dapat menurunkan PDRB atas dasar harga konstan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan kebijakan yang lebih terarah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.