Tinjauan Hukum Penerapan Sistem Pelayanan Publik Digital Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satuupaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan public yang efektif, efisien, transparan dan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pelayanan publik digital terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk megetahui aspek-aspek yang menjadi kendala penerapan pelaksanaan sistem digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis dengan mencermati serta menelaah bagaimana hukum bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan yang positif dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih modern, cepat, transparan, dan efisien. Penerapan sistem pelayanan digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan serta didukung dengan upaya perlindungan data dan pencegahan manipulasi data pemohon. Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro telah berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak masyarakat dan kewajiban masyarakat untuk mengikuti prosedur pelayanan digital melalui penerapan sistem hybrid, pendampingan pelayanan, transparansi prosedur, serta perlindungan data pribadi. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi layanan, baik dari aspek yuridis maupun teknis, seperti sinkronisasi regulasi, perlindungan data pribadi, gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pendampingan bagi kelompok lanjut usia.