Pertanggung Jawaban Hukum Pemerrintah Kabupaten Bojonegoro Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Kabupaten Yang Rusak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi norma tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai penyelenggara jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan regulasi daerah, serta menganalisis apakah kelalaian pemerintah dalam pemeliharaan jalan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum telah terdapat sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan regulasi daerah mengenai kewajiban penyelenggaraan dan pemeliharaan jalan. Namun, masih terdapat beberapa kesenjangan normatif, seperti belum adanya pengaturan mengenai standar waktu penanganan kerusakan jalan dan mekanisme penyelesaian klaim kerugian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum dapat dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa karena telah melaksanakan kewajiban pemeliharaan jalan sesuai kewenangannya, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, luasnya jaringan jalan, kondisi geografis, dan faktor cuaca. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan efektivitas pemeliharaan jalan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.