Efektivitas Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Masa Tenang Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 (Studi di Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro 2024)

Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada masa tenang merupakan upaya menjaga netralitas ruang publik serta mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jujur, adil, dan demokratis. Kewajiban pembersihan APK diatur dalam Pasal 28 ayat (5) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang mewajibkan pasangan calon atau tim kampanye membersihkan APK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan APK yang belum dibersihkan secara mandiri sehingga harus ditertibkan oleh penyelenggara pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas ketentuan tersebut terhadap ketaatan pasangan calon dalam pembersihan APK di Kabupaten Bojonegoro serta mengkaji upaya KPU Kabupaten Bojonegoro dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam mencegah pelanggaran. Penelitian menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 28 ayat (5) dan (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 belum efektif meningkatkan kepatuhan peserta pemilu dalam membersihkan APK secara mandiri. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya 3.935 APK yang ditertibkan oleh penyelenggara pemilu menjelang masa tenang Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya sanksi yang tegas, keterbatasan sarana dan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum peserta pemilu, serta budaya hukum yang menganggap penertiban APK sebagai tanggung jawab penyelenggara pemilu. Upaya KPU dan Bawaslu dilakukan melalui langkah preventif dan represif, namun kepatuhan peserta pemilu masih belum optimal.