Analisis Hukum Terhadap Ketidakmerataan Pendapatan Driver Desa dengan Kabupaten Atau Kota Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakmerataan pendapata antara driver Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertugas di wilayah desa dengan driver yang bertugas di wilayah kabupaten atau kota, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan perlindungan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan perbandingan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakmerataan pendapatan antara driver desa dan driver kabupaten atau kota dalam Program MBG. Driver di wilayah desa umumnya menghadapi beban kerja, risiko operasional, serta biaya distribusi yang lebih tinggi, namun sering memperoleh pendapatan yang lebih rendah dibandingkan driver di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak memperoleh perlakuan yang adil dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengupahan yang lebih adil melalui penetapan standar nasional, pemberian insentif berdasarkan tingkat kesulitan wilayah, serta penguatan pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan sistem pengupahan dalam Program MBG.