Tata Cara Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahu 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro)

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Bojonegoro menyebabkan volume sampah yang terus meningkat, sehingga Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah oleh DLH Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Perda tersebut dan apa saja faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian hukum empiris digunakan dengan pendekatan socio legal, didukung pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber DLH Kabupaten Bojonegoro, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah oleh DLH membatasi kewajiban pengangkutan hanya pada residu dan sampah berbahaya, menjadikan penyelesaian sampah organik dan anorganik oleh pengelola kawasan sebagai prasyarat layanan, serta menyerahkan penyediaan TPS kepada pengelola kawasan secara sepihak tanpa dasar normatif yang memadai. Terdapat faktor penghambat yang saling memperkuat, yaitu ketiadaan Peraturan Bupati, keterbatasan armada pengangkutan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, serta penafsiran kebijakan DLH yang mempersempit kewajiban pelayanan. Penguatan pelaksanaan memerlukan perubahan pendekatan DLH dari menjadi proaktif dan fasilitatif, serta pembinaan partisipasi masyarakat oleh Pemerintah Daerah.