Analisis Yuridis Kebijakan Pemberian Beasiswa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro

Penelitian ini membahas analisis yuridis kebijakan pemberian beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan yang dikaji adalah landasan filosofis dan yuridis kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan kebijakan beasiswa, serta sinkronisasi Peraturan Bupati mengenai pemberian beasiswa dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan implementasinya oleh para pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan data empiris diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menetapkan kebijakan beasiswa memiliki dasar filosofis dan yuridis yang kuat. Secara filosofis, kebijakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara yuridis, kewenangan tersebut didasarkan pada UUD 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2025 menjadi dasar operasional pelaksanaan beasiswa pendidikan tinggi. Implementasi kebijakan melibatkan Dinas Pendidikan, BPKAD, perguruan tinggi, dan mahasiswa penerima beasiswa. Pelaksanaannya perlu didukung oleh verifikasi data yang cermat, koordinasi antar instansi, dan pengawasan berkelanjutan utnuk mencegak ketidaktepatan sasaran serta pendanaan ganda.