Analisis Hukum Penerapan Pasal Perjudian KUHP dalam Kasus Judi Online (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik perjudian daring (judi online) di Indonesia yang memicu diskursus yuridis mengenai tumpang tindih norma antara hukum konvensional (KUHP) dan regulasi siber (UU ITE). Berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, tindak pidana di ruang siber seharusnya tunduk pada UU ITE. Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bjn, Majelis Hakim justru menerapkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP konvensional untuk menjerat pemain judi online jenis slot yang bertindak sebagai pengguna akhir (end-user) dan menjatuhkan sanksi penjara selama 3 (tiga) bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi dan kesesuaian penerapan unsur pasal konvensional tersebut terhadap fakta digital serta membedah pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) ditinjau dari aspek teori pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP berhasil dipenuhi melalui metode penafsiran ekstensif guna memperluas makna ruang fisik menjadi ruang virtual. Pembuktian unsur aksesor terkait legalitas penyelenggaraan perjudian oleh bandar yang berstatus buron (DPO) diselesaikan secara pragmatis menggunakan doktrin fakta umum (notoire feiten). Hal ini mengindikasikan adanya pemaksaan cetakan pasal tradisional pada realitas siber demi kepastian hukum formal. Selain itu, ratio decidendi hakim cenderung bersifat formalistik-retributif. Hakim kurang mempertimbangkan karakteristik judi online sebagai kejahatan tanpa korban (victimless crime) serta motif pelaku yang hanya bersifat situasional atau iseng, sehingga penjatuhan sanksi penjara dirasa kurang selaras dengan prinsip ultimum remedium dan asas proporsionalitas dalam teori pemidanaan integratif modern.