Implementasi Pendaftaran Sertifikasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi produk yang beredar di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) masih menghadapi berbagai kendala dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pendaftaran sertifikasi halal bagi UMK di Kabupaten Bojonegoro serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendaftaran sertifikasi halal di Kabupaten Bojonegoro pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan melalui sistem SIHALAL dengan dukungan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), Pendamping Proses Produk Halal (P3H), dan pemerintah daerah. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya pemahaman pelaku usaha, ketidaklengkapan dokumen administrasi, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan sosialisasi. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh efektivitas sosialisasi, kualitas pendampingan, kesiapan administrasi, dan kemampuan pelaku usaha dalam mengakses sistem pendaftaran berbasis digital.