Problematika Hukum dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Praktik Politik Uang dalam Pemilu Tahun 2024 (Studi Di Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Bojonegoro)

Praktik politik uang masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia karena dapat merusak prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan bebas. Meskipun telah diatur larangan beserta sanksinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, praktik politik uang masih ditemukan dalam Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang serta menganalisis tantangan yang dihadapi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro dalam mencegah dan menindak praktik politik uang.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data
primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis secara deskriptif
kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan beragamnya bentuk praktik politik uang yang semakin berkembang, sulitnya pembuktian unsur tindak pidana, keterbatasan pengaturan mengenai subjek pelaku, ketidakjelasan frasa "nilai
kewajaran" dalam peraturan perundang-undangan, beratnya pembuktian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Adapun tantangan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro meliputi masih kuatnya budaya politik uang di masyarakat, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, keterbatasan sumber daya pengawas, berkembangnya
modus politik uang, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, pengaruh hubungan patronase dalam masyarakat, serta perkembangan media digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan Bawaslu, optimalisasi pengawasan partisipatif, pendidikan politik masyarakat, serta sinergi yang lebih efektif antar lembaga penegak hukum agar integritas penyelenggaraan pemilu dapat terjaga