Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Menurut UU No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah melahirkan teknologi deepfake yang mampu memanipulasi konten audio dan visual secara hiperrealistis. Penyalahgunaan teknologi tersebut menimbulkan persoalan hukum dalam proses pembuktian tindak pidana karena bukti digital dapat dimanipulasi dan sulit dibedakan dari konten asli. Persoalan ini semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan alat bukti digital dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan teknologi deepfake serta menganalisis kekuatan pembuktiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 memberikan kedudukan hukum yang lebih jelas terhadap bukti digital dengan menempatkan bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam
Pasal 235 ayat (1) huruf f. Dalam perkara penyalahgunaan teknologi deepfake, konten digital dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Kekuatan pembuktiannya tidak bersifat otomatis, melainkan
bergantung pada terpenuhinya autentisitas, integritas, dan legalitas perolehan bukti. Berdasarkan Pasal 235 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHAP 2025, hakim memiliki kewenangan untuk menilai autentikasi dan keabsahan alat bukti. Oleh
karena itu, pemeriksaan digital forensik, pemeliharaan chain of custody, analisis metadata, dan penggunaan hash value menjadi penting dalam memastikan keaslian serta integritas bukti digital. Dengan demikian, bukti digital deepfake memiliki kedudukan sebagai alat bukti elektronik yang sah, tetapi kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada hasil autentikasi dan penilaian hakim serta keterkaitannya
dengan alat bukti lain.