Efektivitas Fungsi Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) (Studi Kasus di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi konsultan pengawas dalam pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro serta menganalisis akibat hukum yang timbul akibat ketidakefektifan fungsi pengawasan tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi konsultan pengawas belum berjalan secara optimal, ditandai dengan lemahnya pengawasan terhadap mutu, volume, waktu, dan administrasi pekerjaan. Berdasarkan teori efektivitas hukum, ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu regulasi yang belum mengatur standar teknis pengawasan secara rinci, kompetensi dan profesionalitas pelaksana yang masih terbatas, minimnya sarana pendukung, rendahnya partisipasi masyarakat, serta budaya hukum yang belum mendukung transparansi dan akuntabilitas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan pelaksanaan proyek BKKD dan kerugian keuangan negara. Dari aspek hukum, ketidakefektifan fungsi konsultan pengawas dapat menimbulkan akibat hukum administratif berupa sanksi terhadap pihak terkait, akibat hukum perdata berupa tuntutan wanprestasi dan ganti rugi, serta akibat hukum pidana apabila terbukti terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi konsultan pengawas, serta optimalisasi sistem pengawasan agar pelaksanaan Program BKKD lebih efektif, transparan, dan akuntabel.