Partisipasi Kelompok Tani Dalam Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk
bersubsidi merupakan mekanisme pemerintah dalam menetapkan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani melalui kelompok tani sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi. Penyusunan RDKK mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
yang menegaskan bahwa kelompok tani berfungsi sebagai wadah kerja sama, kelas belajar, dan unit produksi, termasuk dalam penyusunan RDKK secara partisipatif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya keterlibatan anggota kelompok tani dan keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan petani.
Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi kelompok tani dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan lima belas informan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi kelompok tani dalam penyusunan RDKK pupuk bersubsidi di Kecamatan Kalitidu secara umum telah terlaksana pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Namun, partisipasi anggota kelompok tani masih belum optimal karena pengambilan keputusan cenderung didominasi oleh pengurus kelompok tani, masih ditemukan keterlambatan pengumpulan data administrasi, serta alokasi pupuk
bersubsidi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan petani. Meskipun demikian, pelaksanaan penyusunan RDKK telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan kesadaran anggota dalam melengkapi persyaratan administrasi semakin meningkat.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan, dan keterlibatan aktif anggota kelompok tani dalam seluruh tahapan penyusunan RDKK agar penyusunan RDKK dapat berjalan lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan petani.