Implementasi Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) Sebagai Instrumen Kebijakan Publik dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) sebagai instrumen kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025. Penelitian dilatarbelakangi oleh persoalan ketidaksinkronan data kemiskinan antarinstansi yang berpotensi menimbulkan exclusion error dan inclusion error, sehingga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengembangkan DAMISDA guna menghasilkan data kemiskinan yang lebih akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, dianalisis melalui teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan yang meliputi perangkat daerah terkait, aparat pemerintah desa, serta masyarakat penerima program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi DAMISDA secara umum telah berjalan dengan baik. Komunikasi kebijakan tersampaikan secara berjenjang melalui sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi, dan media komunikasi kelompok. Sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan aplikasi telah mendukung pelaksanaan, meskipun sarana prasarana di tingkat desa dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih memerlukan penyempurnaan. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen tinggi dalam pendataan dan verifikasi lapangan, sedangkan struktur birokrasi telah didukung pembagian tugas yang jelas, Standar Operasional Prosedur, dan koordinasi antar perangkat daerah. Meskipun demikian, koordinasi lintas sektor masih perlu ditingkatkan agar sinkronisasi data berjalan lebih efektif. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi berkala, peningkatan pelatihan operator desa, serta optimalisasi pemanfaatan data DAMISDA oleh seluruh organisasi perangkat daerah agar program penanggulangan kemiskinan semakin tepat sasaran.