Evaluasi Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bojonegoro

Anak merupakan aset potensi dan penerus perjuangan bangsa yang hak-haknya wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Meskipun Kabupaten Bojonegoro mempertahankan predikat KLA tingkat Madya 2019–2025, terjadi peningkatan kasus kekerasan anak dari 33 kasus 2023 menjadi 49 kasus 2025. Fenomena ini memerlukan evaluasi pada Klaster 5 (Perlindungan Khusus Anak). Penelitian ini bertujuan menganalisis evaluasi predikat KLA berfokus pada Klaster 5 di Kabupaten Bojonegoro. Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan delapan informan sebagai subjek penelitian. Analisis dilakukan dengan teori model Evaluasi Countenance Robert E. Stake (1967)mencakup aspek antecedents (kondisi awal/Masukan), transactions (proses pelaksanaan) ,dan outcomes (Hasil). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil wawancara Menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan evaluasi KLA dengan cukup efektif. Komitmen kelembagaan yang kuat, SDM tersertifikasi Konvensi Hak Anak, serta tersedianya fasilitas pengaduan seperti Aplikasi Lapor Kepenak. Kerja sama lintas sektor melalui MoU juga mendukung pencapaian skor evaluasi yang terus meningkat setiap tahunnya (691 pada tahun 2025). Namun, terdapat kendala berupa regulasi yang belum disahkan (masih Raperda), kelemahan dokumentasi penilaian program, serta ketidakmerataan jangkauan sosialisasi yang menyebabkan masyarakat di pelosok desa belum mengetahui layanan pengaduan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi predikat KLA Klaster 5 di Kabupaten Bojonegoro telah berkontribusi dalam penguatan infrastruktur dan sistem pelayanan perlindungan anak, meskipun masih memerlukan regulasi perda, optimalisasi administrasi berkas, dan perluasan jangkauan edukasi agar lebih adaptif dalam menekan angka kekerasan nyata di lapangan. Saran Pemkab Bojonegoro perlu segera mengesahkan Perda KLA; DP3AKB dan UPTD PPA harus memperluas edukasi,sosialiasi ke pelosok desa ; sementara masyarakat diharapkan meningkatkan kepedulian lingkungan keluarga.