Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi di Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)

keterbukaan informasi publik merupakan pondasi utama dari system pemerintahan yang demokrasi dan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Efektivitas keterbukaan informasi publik sangat bergantung pada bagaimana informasi tersebut dikelola, dikemas, dan disebarluaskan melalui saluran komunikasi yang relevan dengan kebutuhan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pisau analisis yang digunakan adalah Teori Evaluasi Kebijakan publik dari William N. Dunn yang mengukur enam indikator utama, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian berdasarkan enam kriteria evaluasi William N. Dunn menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Tikusan secara keseluruhan telah berjalan efektif dan efisien melalui integrasi media luar ruang, media teknologi, dan media tatap muka. Meskipun infrastruktur teknologi (website dan media sosial) sempat mengalami hambatan pemeliharaan server dan vakumnya publikasi, pemenuhan hak informasi masyarakat tetap tercukupi dengan sangat baik. Kegagalan media teknologi tersebut berhasil diselamatkan oleh tingginya responsivitas kultur birokrasi pedesaan yang mengedepankan pelayanan komunikasi berbasis kebutuhan personal (personal need based) melalui pesan WhatsApp secara tanggap. Selain itu, kebijakan efisiensi perangkapan jabatan aparatur desa dan penyajian informasi tanpa infografis modern dinilai sangat tepat sasaran dalam mencegah kesalahan data serta relevan dengan kapasitas literasi warga. Meski demikian, indikator pemerataan belum terpenuhi, karena masih ditemukannya marjinalisasi struktural pada warga lanjut usia dan kelompok yang tidak memiliki gawai (SmartPhone), sehingga rentan mengalami ketidakadilan akses informasi.