Kinerja Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) “Banyu Biru” dalam Pengelolaan Air Bersih Rumah Tangga di Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) “Banyu Biru” dalam Pengelolaan Air Bersih Rumah Tangga di Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini didasarkan pada lima indikator kinerja organisasi menurut teori Mathis, R.L. & J.H. Jackson (2006), yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kehadiran. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara semi-terstruktur dengan pengurus HIPPAM serta masyarakat pelanggan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data sekunder didukung melalui teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja HIPPAM “Banyu Biru” dalam pengelolaan air bersih rumah tangga secara umum belum mencapai titik performa yang optimal dan masih dihadapkan pada hambatan yang cukup kompleks. Pada aspek kuantitas, meskipun HIPPAM telah melayani sekitar 118 rumah tangga pelanggan aktif, output perluasan layanan belum mampu mengimbangi tingginya minat warga akibat keterbatasan infrastruktur pipa dan ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis. Rendahnya kualitas layanan tercermin dari ketidakstabilan pasokan air pada jam sibuk, kondisi fisik air yang kadang keruh, serta akurasi administrasi keuangan yang mengkhawatirkan karena masih dicatat secara manual konvensional pada buku besar. Hambatan ketepatan waktu terlihat dari respon penanganan kerusakan yang lambat akibat terbatasnya personel teknis dan ketiadaan stok suku cadang, serta rendahnya kedisiplinan kerja pengurus harian. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan air bersih oleh HIPPAM “Banyu Biru” masih dihadapkan pada hambatan multidimensi, baik dari defisit kompetensi sumber daya manusia maupun keandalan infrastruktur fisik. Sebagai rekomendasi, HIPPAM “Banyu Biru” bersama Pemerintah Desa Banjaran perlu segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang baku guna membagi tupoksi pengurus secara adil. Selain itu, diperlukan transisi ke sistem pembukuan administrasi digital, optimalisasi patroli berkala tim teknisi untuk memangkas kebocoran air, serta pelaksanaan musyawarah besar guna mengevaluasi kembali struktur tarif air rasional yang dapat dialokasikan untuk penyesuaian honor pengurus demi meningkatkan profesionalisme dan komitmen tata kelola air bersih yang berkelanjutan.