Good Governance dalam Pengelolaan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro

Berbagai fenomena ketidaksesuaian penggunaan kendaraan dinas pemerintah daerah di Kabupaten Bojonegoro mengindikasikan adanya permasalahan dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance, khususnya akuntabilitas, daya tanggap, aturan hukum, serta efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Good Governance dalam pengelolaan aset kendaraan dinas pemerintah daerah di Kabupaten Bojonegoro. Objek penelitian ini adalah pengelolaan aset kendaraan dinas pemerintah daerah yang difokuskan pada aspek penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Good Governance dalam pengelolaan aset kendaraan dinas pemerintah daerah di Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan berdasarkan prinsip Accountability, Responsiveness, Rule of Law, dan Effectiveness and Efficiency. Accountability diwujudkan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme, serta pelaksanaan pertanggungjawaban, meskipun pelaporan penggunaan kendaraan dinas masih bersifat umum dan pelaksanaan rekonsiliasi dan monitoring belum didukung dokumentasi khusus. Responsiveness diwujudkan melalui ketanggapan dan tindak lanjut terhadap permasalahan penggunaan kendaraan dinas, meskipun pencatatan penggunaan kendaraan dinas belum diterapkan secara merata pada seluruh OPD. Rule of Law diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi serta konsistensi penerapannya sesuai tugas, fungsi, jabatan, dan peruntukan kendaraan dinas, namun sebagian besar OPD masih berpedoman pada regulasi yang bersifat umum sehingga pedoman teknis khusus belum diterapkan secara menyeluruh. Effectiveness and Efficiency diwujudkan melalui penggunaan kendaraan dinas sesuai kebutuhan kedinasan, namun hasil penelitian masih menunjukkan adanya penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Dengan demikian, penerapan Good Governance dalam pengelolaan penggunaan kendaraan dinas telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya masih perlu diperkuat agar lebih konsisten.