Perbandingan Hukum Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Pasca Pemberlakuan KUHP Baru (Studi Kasus di Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Timur)

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan memerlukan penanganan yang efektif oleh aparat penegak hukum. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), terdapat berbagai perubahan pengaturan hukum pidana yang berpotensi memengaruhi proses penanganan perkara pencurian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan tindak pidana pencurian antara KUHP lama dan KUHP Baru serta mengetahui implikasi pemberlakuan KUHP Baru terhadap penanganan kasus pencurian di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur. Tujuan penelitian ini guna mengetahui perbandingan pengaturan unsur-unsur tindak pidana pencurian dan sanksi pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru. Guna mengetahui implementasi penanganan kasus tindak pidana pencurian oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Timur Pasca berlakunya KUHP baru. Dengan menggunakan jenis penelitian yoridis sosiologis dan empiris dengan mencermati serta menelaah bagaimana hukum bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan dalam pengaturan pidana terkait tindakan pencurian antara KUHP lama dan baru terutama terkait dengan unsur-unsur perbuatan dan penekanan pada jenis perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pencurian. Ancaman pidana untuk setiap jenis tindakan pencurian dapat berbeda tergantung pada kerumitan perbuatan dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Dalam pelaksanaan penindakan terhadap perbuatan pencurian Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih menghadapi kendala sumber daya manusia dalam mengimplementasikan hal penafsiran KUHP Baru dan KUHAP Baru.