Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro

Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup. TPA Banjarsari sebagai lokasi pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Bojonegoro memiliki peran strategis dalam mendukung sistem pengelolaan persampahan. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala, seperti peningkatan volume sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta perlunya peningkatan efektivitas pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro berdasarkan fungsi manajemen George R. Terry yang meliputi Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan), dan Controlling (Pengawasan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri atas pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, Kepala Desa Banjarsari, pengelola TPA, petugas pengangkut sampah, serta masyarakat sekitar TPA. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Banjarsari telah menerapkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada aspek perencanaan telah dilakukan penyusunan program pengelolaan sampah, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam pengembangan sarana dan prasarana. Aspek pengorganisasian telah berjalan melalui pembagian tugas serta koordinasi antar pihak yang terlibat. Pada aspek pelaksanaan, kegiatan operasional pengelolaan sampah telah dilaksanakan sesuai prosedur, namun masih menghadapi kendala berupa peningkatan volume sampah dan keterbatasan fasilitas pendukung. Sementara itu, aspek pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Dinas Lingkungan Hidup, meskipun masih diperlukan peningkatan pengawasan operasional dan pengembangan inovasi pengelolaan sampah agar pelayanan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.