Implementasi Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah Dan Rafraksi Harga Gabah Dan Beras (Studi Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas implementasi Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Objek penelitian berlokasi di Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, yang secara paradoks berstatus sebagai episentrum produksi padi terbesar di Kabupaten Bojonegoro dengan luas sawah aktif mencapai 13.070 Ha (produksi 77.967 Ton), namun mencatatkan volume penyerapan gabah formal oleh Perum BULOG yang sangat rendah (hanya 18.612 Ton atau 4,7%). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif mengacu pada Teori Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi). Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap 17 informan kunci, kemudian dianalisis menggunakan NVivo 12 Pro. Hasil penelitian membongkar hambatan sistemik pada empat indikator: (1) Komunikasi: transmisi nominal berjalan lancar namun gagal memberikan kejelasan operasional mengenai skema Any Quality dan memicu distrust akibat trauma penolakan mutu; (2) Sumber Daya: terjadi kekosongan regulasi lokal (Perdes sewa mesin panen swasta) memicu monopoli sistem "Tebasan Paksa", minimnya alat ukur kadar air Gapoktan, serta kelumpuhan armada angkut BULOG; (3) Disposisi: petani bertindak sebagai risk minimizer yang terikat utang ijon; dan (4) Struktur Birokrasi: kekakuan SOP transfer bank (SOP BULOG KD-66/DP200/03/2025) menyulitkan demografi petani usia tua serta terfragmentasinya koordinasi antarinstansi. Kesimpulannya, implementasi HPP di Kedungadem belum efektif akibat ketidakselarasan antara kekakuan birokrasi penyerapan di hilir dengan realitas ketergantungan modal petani di hulu.