Kinerja Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar di Fasilitas Publik Kabupaten Bojonegoro

Maraknya praktik parkir liar di kawasan fasilitas publik Kabupaten Bojonegoro, seperti area Pasar Kota, kawasan protokol, dan fasilitas RSUD, menimbulkan berbagai persoalan mulai dari berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemacetan lalu lintas, hingga beralihnya fungsi trotoar menjadi lahan parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro dalam menanggulangi parkir liar di fasilitas publik, ditinjau dari empat focus penelitian sesuai Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengaitkan teori faktor kinerja menurut Armstrong dan Baron (1998), yakni personal factors, leadership factors, team factors, system factors, dan contextual/situational factors. Fokus penelitian meliputi empat aspek, yaitu pelaksanaan parkir berlangganan, penyelenggaraan parkir di ruas jalan daerah, penegakan retribusi terhadap pelanggan parkir, dan koordinasi pemungutan retribusi parkir berlangganan. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari pihak Dinas Perhubungan, masyarakat pengguna parkir, dan oknum juru parkir liar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dishub Kabupaten Bojonegoro dalam menanggulangi parkir liar sudah berjalan cukup baik dari sisi kejelasan regulasi, sistem administrasi, dan koordinasi antarlembaga, tetapi belum optimal dari sisi cakupan sumber daya manusia dan daya dukung sarana penegakan hukum di lapangan. namun masih ditemukan oknum juru parkir liar yang tetap memungut biaya dari kendaraan berplat lokal S. Penegakan retribusi telah didukung digitalisasi pembayaran non- tunai, tetapi sarana penegakan hukum seperti mobil derek dan personel masih sangat terbatas.