Implementasi Aplikasi Si Mantap dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat Dan Kenaikan Gaji Berkala Aparatur Sipil Negara (Studi di Kantor Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi aplikasi SI MANTAP dalam pelayanan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Transformasi dari pengelolaan arsip manual berbasis kertas menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi latar belakang utama penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, Operator aplikasi SI MANTAP, Pejabat Pelaksana, serta ASN pengaju. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pisau analisis teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi aplikasi SI MANTAP telah mendorong efisiensi dan transparansi pelayanan kepegawaian. Namun, efektivitasnya belum berjalan optimal karena masih ditemukan rata-rata tingkat keterlambatan penyelesaian dokumen sebesar 21,7% dari total 24 kasus pengajuan periode 2022–2024. Evaluasi berdasarkan 4 (empat) variabel George C. Edward III menyimpulkan : Komunikasi: Transmisi dan konsistensi informasi berjalan cukup baik, namun kejelasan teknis mengenai format dokumen digital masih belum diserap secara merata oleh ASN kelompok usia senior dan berpendidikan SLTA. Sumber Daya: Kuantitas staf/operator mencukupi, namun pengelola belum memiliki kualifikasi fungsional arsiparis. Selain itu, sarana high-speed scanner masih terbatas dan sering terjadi kendala stabilitas server pada masa puncak pengusulan. Disposisi: Komitmen dan dedikasi operator sangat tinggi dalam memberikan pendampingan teknis, tetapi kesadaran tertib administrasi dari ASN pengaju masih rendah karena kebiasaan menunda pengumpulan berkas. Struktur Birokrasi: SOP dan alur pelayanan berjenjang telah berjalan, namun papan flowchart visual belum tersedia dan pengawasan internal oleh pimpinan masih bersifat reaktif.