Kriminalisasi Pemuda Adat Penolak Proyek Geothermal Ulumbu di Poco Leok (Analisis Tanggung Jawab Hukum Negara dan Perusahaan Ditinjau dari Perundang-Undangan di Indonesia)

Penelitian ini membahas kriminalisasi pemuda adat penolak proyek geothermal Ulumbu Unit 5–6 di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta kebebasan menyatakan pendapat. Permasalahan yang dikaji adalah pengaturan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kebebasan menyatakan pendapat, dalam perundang-undangan Indonesia, serta bentuk kriminalisasi pemuda adat Poco Leok beserta tanggung jawab hukum negara dan perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta data lapangan melalui wawancara dan dokumen kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kebebasan menyatakan pendapat, dan pembela lingkungan telah diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XIX/2021. Namun, dalam praktik, pemuda adat dan warga Poco Leok mengalami kriminalisasi bertahap pada 2023–2025 melalui penggunaan pasal sektoral energi, pasal perlawanan terhadap pejabat, pasal kekerasan, pasal perusakan, serta tekanan hukum melalui mekanisme konsinyasi pengadaan tanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan tersebut menunjukkan belum efektifnya perlindungan hukum terhadap pembela lingkungan dan masih kuatnya penggunaan instrumen pidana serta mekanisme hukum lainnya untuk membatasi partisipasi publik. Negara belum optimal menjalankan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, sementara perusahaan dan lembaga pendanaan belum menunjukkan penghormatan HAM, uji tuntas HAM, dan pemenuhan prinsip FPIC secara memadai.