PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 45 TAHUN 2023 TENTANG KUSTOMISASI KENDARAAN TERHADAP BENGKEL DAN KENDARAAN KUSTOM

Kustomisasi kendaraan sering dipandang sebelah mata dikarenakan dianggap sebagai pelanggaran hukum karena mengubah bentuk asli dari kendaraan bermotor menjadi bentuk lain. Yang jelas itu tidak hanya mengalami perubahan pada sumbu roda tetapi juga perubahan pada struktur rangka kendaraan. Bagi beberapa pihak kustomisasi kendaraan ini adalah sebuah kreasi dan kreativitas karena bukan hanya mementingkan sisi fungsional saja tetapi juga dari sisi gaya hidup. Para pelaku dalam industri ini mempunyai pandangan bahwa gaya yang diaplikasikan terhadap sepeda motor kustom mereka adalah representasi dari diri mereka sendiri, maka kustomisasi kendaraan adalah perubahan pada struktur rangka dan roda serta mesin yang dilakukan untuk memberi kepuasan pada diri pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (empricial research), seperti yang dijelaskan oleh Abdul Kadir Muhammad bahwa: “Penelitian empiris merupakan, penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data premier di lapangan. Alasan salah satu bengkel kustomisasi kendaraan bermotor di Surabaya yaitu SPAWN GARAGE ini enggan atau belum mendaftarkan dan juga melakukan sertifikat bagi setiap karyawannya adalah dikarenakan ketidaktahuan bengkel kustomisasi kendaraan bermotor tersebut terhadap regulasi yang mengatur praktik kustomisasi kendaraan bermotor selama ini. Dalam hal ini pemerintah yang memiliki peran sebagai pemangku kebijakan untuk melaksanakan perannya dengan harapan semua bengkel yang melakukan pembalasan praktik kustomisasi kendaraan bermotor dapat mengetahui informasi-informasi penting yang terdapat pada regulasi yang ada. tigkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh bengkel kustomisasi kendaraan bermotor ini bisa dikatakan masih kurang. Di dalam penerapannya dari peraturan ini bisa dikatakan masih belum mendapat pemahaman yang tegas dan baik dari bengkel kustomisasi kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Penerapan Peraturan, Kustomisasi kendaraan, Menteri Perhubungan.