EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN BOJONEGORO

"Pedagang Kaki Lima (PKL) memegang peran penting dalam sektor informal di Indonesia, memberikan kontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan penyediaan barang serta jasa dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Namun, keberadaan PKL sering kali menimbulkan berbagai tantangan dalam tata kelola perkotaan, khususnya dalam penataan ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penataan PKL di Jalan Kartini, Kabupaten Bojonegoro, yang diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang menjadi dasar bagi upaya penataan PKL. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi PKL. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif jenis deskriptif, dengan teknik purposive sampling untuk memilih informan kunci yang relevan, seperti pemerintah daerah, pengelola pasar, serta PKL itu sendiri. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait yang mencakup regulasi dan pelaksanaan kebijakan. Proses analisis data mengikuti model yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang sistematis. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan enam indikator utama efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, yang masing-masing menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan penataan PKL telah mencapai sebagian besar tujuan yang diharapkan, terdapat sejumlah kendala signifikan dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut mencakup resistensi dari PKL yang enggan pindah ke lokasi yang telah ditentukan serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti tempat parkir dan sanitasi. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan PKL masih kurang optimal, yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan aturan. Temuan ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, dengan harapan menciptakan penataan PKL yang lebih optimal dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi ekosistem perkotaan dan kesejahteraan PKL. Penataan ruang yang lebih inklusif, pemberian fasilitas yang memadai, serta sosialisasi yang lebih intensif diharapkan dapat memperbaiki implementasi kebijakan ini, sehingga tercipta harmoni antara kegiatan ekonomi PKL dan kepentingan masyarakat luas.